Timbul Tanda Tanya Kemunculan Novanto Dan Fadli di Acara Donald Trump

Publik Tanah Air dihebohkan dengan kemunculan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di acara jumpa pers capres Amerika Serikat Donald Trump di New York. Tidak sedikit yang mengkritik karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan keberangkatan.
Novanto tidak hanya datang bersam Fadli. Keduanya datang bersama Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha dan utusan Presiden, Eddy Pratomo.


Agenda utama delegasi DPR ke negeri Paman Sam itu untuk menghadiri sidang parlemen dunia ke-4 di New York yang selesai pada 2 September 2015 lalu. 
Sedangkan pertemuan dengan Trump dilakukan di Trump Tower, Fifth Avenue, New York, Kamis (3/9/2015) pukul 13.00 waktu setempat. Baik Novanto dan Fadli menyatakan kemunculannya di acara trump secara spontan dan tidak diagendakan sebelumnya.
Berikut serba-serbi kehebohan kemunculan Novanto dan Fadli, seperti dirangkum Sabtu (5/9/2015)


Dalam video itu diupload pada Rabu (3/9/2015), Trump menyatakan dirinya menandatangani perjanjian untuk menyatakan dukungan bagi calon presiden dari Partai Republik. Artinya, dia siap mendukung calon siapa pun calon partainya dan tidak akan maju sebagai kandidat dari jalur lain.
"Cara terbaik bagi Republikan untuk menang adalah dengan memenangkan nominasi dan melawan siapa pun yang dihadapi. Untuk alasan itu, saya menandatangani perjanjian tersebut," kata Trump.
Sepanjang konferensi pers, Setya serius mendengarkan pernyataan Trump. Sementara Fadli sesekali berbicara dengan rekannya di samping dan tersenyum.


Sebelum mengikuti jumpa pers, Novanto dan Fadli serta rombongan mengadakan pertemuan dengan Trump. Mereka membahas tentang investasi Trump di Indonesia.
Nah setelah pertemuan itu, Novanto dan Fadli diundang mengikuti kampanye sang capres tersebut. Bahkan Trump memperkenalkan Novanto sebagai Ketua DPR RI dan sahabatnya.
"Ketua DPR Indonesia datang untuk bertemu dengan saya. Setya Novanto, salah satu orang paling kuat di Indonesia. Pria hebat," kata Trump seperti dikutip detikcom dari Business Insider. Novanto datang mendekati mimbar dan menyalami Trump.
"Apakah masyarakat Indonesia menyukai saya?" tanya Trump ke Novanto.
"Ya, sangat menyukai Anda," jawab politikus Golkar itu.
"Terima kasih banyak," tanggap Trump sambil tersenyum.

Kemunculan Novanto pada acara jumpa pers Trump disayangkan tokoh masyarakat Indonesia di AS, Imam Shamsi Ali.
"Saya sayangkan Ketua DPR bertemu dengan Donald Trump, apalagi dalam acara kampanyenya," tulis Imam Shamsi dalam laman Facebook.
Menurut Imam Shamsi Ali, kehadiran Novanto dalam kampanye Donald Trump sangat tidak etis karena posisinya sebagai ketua DPR. Ketua DPR mewakili negara dan negara tidak etis mendukung salah satu calon, apalagi menghadiri acara kampanye.
Ketua DPR juga diterima tidak lebih dari 3 menit untuk sekadar memperlihatkan muka di depan panggung.
"Sungguh merendahkan martabat bangsa dan negara untuk sekadar tersenyum di depan publik Amerika pendukung Donald Trump," kecam Imam Shamsi.

Selain itu, lanjut Imam Shamsi, Donald Trump dikenal rasis dan anti imigran, termasuk anti Muslim.
"Harusnya seorang ketua DPR berhati-hati. Jangan sampai pertemuan itu menjadi pembenaran sikap dia yang rasis," gugatnya.
Imam Shamsi juga mengkritisi kehadiran ketua DPR RI dan rombongan anggota DPR lainnya di AS, justru di saat Congress sedang reses (liburan). Mereka lebih banyak menghabiskan waktu jalan-jalan dan belanja.
Di saat bangsa ini menghadapi kesulitan ekonomi dengan jatuhnya harga rupiah, seharusnya pejabat negara kita semakin sensitif.
"Kita sadar anggaran itu ada untuk dipakai jalan. Tapi minimal ada rasa solidaritas untuk tidak memakai anggaran pada hal-hal yang tidak penting di saat rakyat menggeliat dalam kesulitan," demikian Imam Shamsi.



Selain Setya dan Fadli, hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha dan utusan Presiden, Eddy Pratomo.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan, kehadiran Eddy di jumpa pers Donald Trump tidak ada kaitannya dengan pemerintah Indonesia.
"Tanya Pak Pramono Anung, katanya pergi dengan biaya sendiri," kata Teten.

Kedatangan Novanto dan Fadli ke jumpa pers Capres AS Donald Trump tidak mewakili pemerintah. Mereka melakukan hal tersebut secara spontan.
Namun delegasi pimpinan DPR berkunjung ke Amerika dari 31 Agustus-12 September 2015. Anggaran yang diperlukan paling tidak miliaran, itu pun tidak transparan.
"Berdasarkan penelusuran FITRA rincian biaya ke AS tidak transparan. Tidak dijelaskan secara transparan ke publik oleh Sekjen DPR. Jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London anggaran mencapai hingga mencapai di atas 15 miliar rupiah," kata koordinator bidang advokasi FITRA Apung Widadi dalam siaran pers, Jumat (4/9/2015).
Untuk itu, FITRA membut kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015 (termasuk biaya tiket, uang saku dan hotel perjalanan dinas). Berikut data yang ditemukan FITRA:
Ditemukan:

1. Biaya Pesawat ke AS 14.428 USD satu perjalanan.
2. Uang Harian 527 USD per anggota DPR
3. Hotel @ 1.312,02 USD per malam

"Maka Jumlah Anggaran untuk 9 orang ke AS selama 12 hari Rp 4.631.428.800 (asumsi paket hemat sesuai aturan PMK). Kami menduga, diperkirakan anggaran lebih besar bisa lebih Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan," kata Apung.
Anggota F-PDIP Adian Napitupulu meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut motif kehadiran Novanto dan Fadli di jumpa pers Donald Trump. MKD pun siap memanggil keduanya.
"Kehadiran Novanto dan sebagian anggota DPR di kampanye Trump, sepanjang itu dalam acara protokoler tidak masalah. Kalau tidak masuk di acara protokoler, tentu bermasalah," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2015).

MKD akan mengusut polemik kehadiran pimpinan DPR di jumpa pers Trump ini, meski tanpa aduan resmi dari anggota DPR. Foto-foto dan rekaman televisi menjadi bukti. Selain itu, MKD juga akan meminta keterangan dari Novanto dan Fadli langsung.
"Keduanya akan diminta keterangan sebagai teradu," ujar politikus PDIP ini.
Junimart menuturkan MKD akan berkoordinasi dengan kesekjenan DPR untuk meminta daftar acara dan rute perjalanan dinas delegasi DPR ke AS. Jika ada ketidaksesuaian, berarti bisa berujung pada penyimpangan anggaran hingga pelanggaran kode etik.